Goncangan Harga Gas LPG 3 Kg: Bahlil Siap Mengubah Pengecer Jadi Sub Pangkalan!

Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah strategis untuk menanggulangi masalah harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang kerap kali lebih tinggi daripada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Menurut Yuliot, langkah ini diharapkan dapat mencegah lonjakan harga yang tidak wajar, serta memastikan distribusi LPG 3 kg dapat terpantau dengan baik, sehingga pemerintah bisa mendapatkan data akurat mengenai kebutuhan masyarakat akan gas tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi volume maupun subsidi untuk gas LPG 3 kg. Kami dan Pertamina tengah berupaya keras untuk memperbaiki sistem penjualan agar subsidi ini dapat tepat sasaran, ungkapnya dalam sebuah pernyataan baru-baru ini. Dengan adanya perbaikan sistem yang diterapkan, diharapkan harga jual LPG 3 kg dapat dikontrol dengan lebih baik.

Namun, Bahlil menyadari bahwa penjualan di tingkat pengecer sulit untuk dikontrol oleh pemerintah. Banyaknya pengecer yang tidak mengikuti aturan menyebabkan harga jual gas menjadi tinggi dan tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan resmi yang melarang penjualan LPG 3 kg di pengecer terhitung mulai 1 Februari 2025. Hal ini diumumkan oleh Bahlil dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada tanggal 3 Februari 2025.

Sesuai dengan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), total alokasi subsidi LPG mencapai Rp87 triliun, yang diharapkan dapat digunakan secara tepat guna, sebagaimana diungkapkan oleh Bahlil dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI. Kami ingin subsidi ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, tegasnya.

Bahlil juga meminta masyarakat agar bersabar selama masa transisi dari pengecer ke pangkalan resmi. Kami akan menawarkan solusi dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan. Ini bertujuan agar harga LPG tetap terjangkau dan terjangkau oleh masyarakat, jelasnya. Meski demikian, ia mengakui bahwa masyarakat mungkin perlu menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan LPG 3 kg.

Dalam konferensi tersebut, Bahlil kembali menegaskan bahwa saat ini situasi kelangkaan gas LPG 3 kg sebenarnya tidak ada. Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, juga telah meminta para pengecer untuk mendaftar dan memenuhi syarat supaya bisa menjadi pangkalan resmi. Kami telah memberi arahan agar pengecer yang memenuhi syarat segera dinaikkan statusnya, ungkap Bahlil.

Dengan adanya arus distribusi dari agen Pertamina ke pangkalan, diharapkan kontrol terhadap distribusi dapat dilakukan lebih baik melalui teknologi. Proses transisi dari pengecer ke pangkalan resmi ini bakal berjalan selama satu bulan. Kami meminta semua untuk memberikan waktu sedikit saja untuk transisi ini. Kita berharap semua pihak dapat bekerjasama, sambung Bahlil.

PT Pertamina Patra Niaga juga telah mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg langsung dari pangkalan resmi, sehingga dapat memperoleh harga sesuai dengan HET yang ditetapkan. Kami berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait distribusi LPG 3 kg, kata Heppy Wulansari, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga.

Langkah-langkah ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal aksesibilitas dan harga LPG. Dengan perbaikan sistem dan pengaturan distribusi yang ketat, nantinya diharapkan subsidi tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat di berbagai penjuru Indonesia.

Kunjungi juga: PUSAT PRODUK DIGITAL TERBAIK! 🎉 Temukan koleksi produk digital berkualitas mulai dari tools, e-book, hingga layanan eksklusif Lainnya.