Politikus PDIP: Prabowo Harus Ciptakan Era Baru Hukum, Stop Kriminalisasi!

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, baru-baru ini menyoroti performa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya cenderung menangani hal-hal kecil. Dalam pidato politiknya, Megawati menekankan keinginannya agar KPK dapat berfungsi secara optimal seperti yang diharapkan. Dia meminta agar di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tidak ada lagi upaya kriminalisasi dalam penetapan tersangka, terutama yang menyangkut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Meskipun menghadapi tantangan dalam sistem penegakan hukum oleh lembaga seperti KPK dan Polri, Megawati tetap beranggapan keberadaan lembaga tersebut sangat penting di Indonesia. Dia mempertanyakan mengapa KPK lebih fokus pada kasus-kasus kecil, sedangkan kerugian negara yang lebih besar justru terabaikan. Loh endi? Kenapa yang dicari kok yang kecil-kecil gitu? Harusnya yang benar-benar angka T-T-T-T (triliun), ungkap Megawati saat memberikan pidato tersebut pada 10 Januari 2025.

Setelah pidato Megawati, Emir Moeis, seorang politikus senior PDIP, juga menekankan pentingnya perbaikan sistem tata kelola dan reformasi hukum oleh Presiden Prabowo. Ia mengimbau agar tidak terjadi lagi campur tangan politik dalam penegakan hukum. Menurut Emir, penting untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara profesional tanpa intervensi dari pihak yang berkepentingan.

Megawati, yang juga merupakan pendiri KPK, menyatakan harapannya agar lembaga tersebut dapat lebih fokus dalam menangani kerugian negara yang signifikan. Ia merasa heran mengapa perhatian KPK lebih banyak tertuju pada Hasto dibandingkan dengan tersangka korupsi lainnya yang lebih penting. Apa coba KPK? Masa enggak ada kerjaan lain?” tanyanya saat menyampaikan pandangannya di depan para kader PDIP.

Dengan semangat yang kuat, Megawati mendorong seluruh kader untuk tetap berani menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian yang ada dalam sistem hukum saat ini.