Prabowo Beri Lampu Hijau: Desain Megah Gedung DPR RI di IKN Resmi Disetujui!

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, baru-baru ini mengumumkan bahwa desain gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan persetujuan ini, langkah-langkah pembangunan gedung DPR yang dirancang untuk sidang paripurna dapat segera dilaksanakan.

Menurut Basuki, saat ini fokus utama adalah pada pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif. “Kami berusaha sebaik mungkin agar pembangunan gedung yudikatif dan legislatif dapat dimulai secepatnya,” ujarnya. Tim dari Badan Otorita IKN bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk merancang lokasi dan pembangunan dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Basuki memastikan bahwa proyek pembangunan IKN Nusantara akan terus berlanjut. Desain gedung DPR kini sedang dalam tahap finalisasi dan mendapatkan asistensi dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHL juga memastikan bahwa alokasi anggaran untuk IKN dalam periode 2025 hingga 2029 mencapai Rp48,8 triliun. Anggaran ini telah disetujui oleh Bapak Presiden, kata Basuki. Ia menambahkan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan, terutama untuk hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) serta rumah untuk PNS dan anggota TNI/Polri.

Pemerintahan diharapkan akan pindah ke IKN setelah fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif rampung. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, pemindahan pemerintahan akan dilakukan setelah IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik yang memadai.

Hasan menekankan, Kepindahan pemerintahan ke IKN dijadwalkan berlangsung pada tahun 2029, setelah semua gedung terkait selesai dibangun. Harapannya, desain gedung yudikatif dan legislatif dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Saat mengonfirmasi hal ini, AHY juga menambahkan bahwa kawasan legislatif dan yudikatif akan terus disempurnakan. “Adanya kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN menjadi syarat utama agar dapat berfungsi sebagai ibu kota politik,” jelas Hasan kepada wartawan pada Selasa, 10 Desember 2024.

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan terhadap keinginan Presiden Prabowo Subianto agar IKN dapat berperan sebagai ibu kota politik pada tahun 2029. Mendesak bahwa semua aspek pembangunan harus selesai sebelum pemindahan pemerintahan dapat dilakukan.

Basuki Hadimuljono mengonfirmasi bahwa ia telah membahas semua aspek tersebut dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025. Kami saat ini sedang dalam proses finalisasi dan akan melakukan asistensi lebih lanjut melalui Menko, tuturnya usai rapat.

Dia menjelaskan lebih dalam bahwa anggaran yang telah disetujui tersebut akan digunakan sesuai tahapan dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. “Tentunya hal ini akan memerlukan sejumlah penyesuaian yang membutuhkan waktu,” ungkap AHY. Ia berharap bahwa proses tersebut dapat diakhiri dengan cepat sehingga pembangunan fisik dapat segera dimulai.

Meskipun demikian, beberapa fasilitas penting seperti Istana Negara dan Istana Garuda sudah rampung. Ini menjadi sinyal positif bagi masyarakat yang menantikan perkembangan lebih lanjut terkait IKN.

Progres pembangunan infrastruktur seperti bandara di IKN Nusantara juga sedang berlangsung, menunjukkan langkah nyata menuju realisasi ibu kota baru ini. Dengan anggaran yang besar dan dukungan penuh dari pemerintah, IKN diharapkan akan berhasil menjadi lambang baru bagi Indonesia, sekaligus pemindahan fungsi pemerintahan yang lebih efisien dan terencana.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk digital terbaik yang dapat mendukung kebutuhan Anda, kunjungi juga: PUSAT PRODUK DIGITAL TERBAIK! 🎉 Temukan koleksi produk digital berkualitas mulai dari tools, e-book, hingga layanan eksklusif lainnya.