Prabowo Ambil Langkah Tegas: Menyelesaikan Kegaduhan Sandi Butar Butar di Depok!

Rumor mengenai tidak diperpanjangnya kontrak kerja Sandi Butar Butar mencuat akibat sikapnya yang vokal dalam mengungkapkan aib di Pemerintah Kota Depok. Hal ini dianggap merugikan masyarakat, dan Yeti Wulandari, Wakil Ketua I DPRD Depok dari Fraksi Gerindra, telah mengingatkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) terkait keputusan tersebut.

Yeti menduga bahwa keberanian Sandi dalam menyuarakan ketidakadilan di tempat kerjanya, termasuk menyentuh topik dugaan kasus korupsi, menjadi salah satu alasan utama di balik keputusan tidak diperpanjangnya kontraknya. Kuasa hukum Sandi, Deolipa Yumara, juga mempertanyakan penilaian kinerja yang dijadikan alasan, menilai bahwa pemimpin DPKP Kota Depok tidak bersikap profesional.

Berdasarkan pernyataan Yeti, instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menanggapi situasi ini mengindikasikan adanya perhatian serius terhadap keputusan yang diambil oleh DPKP. Namun, Deolipa menegaskan bahwa pemecatan Sandi menunjukkan adanya ketidakpuasan dari pihak tertentu, yang merasa terancam oleh sikap kritisnya.

Sandi, yang telah mengabdi selama satu dekade di DPKP, dinilai layak untuk mendapatkan perpanjangan kontrak, dan keputusan pemutusan kontrak secara mendadak menusuk kenyataan. Deolipa menegaskan akan mengusut tuntas motif di balik keputusan tersebut untuk mendapatkan keadilan bagi Sandi.

Tindakan pemberhentian melalui kurir ekspedisi dan tanpa pemberitahuan tertulis dianggap tidak semestinya. Yeti juga berencana untuk menghubungi Sandi dan kepala DPKP untuk mendiskusikan keadaan ini lebih lanjut. Kejanggalan dalam proses pemberhentian kontrak Sandi pun mendapat perhatian, mengingat tidak adanya surat peringatan sebelumnya.

Menurut informasi, perpanjangan kontrak kerja pejabat di pemerintahan seharusnya dilakukan dengan transparansi, melibatkan evaluasi yang adil. Namun, situasi ini jelas menunjukkan adanya kesalahan proses di pihak terkait. Deolipa akan terus berjuang demi hak-hak Sandi, serta meminta perhatian dari Walikota Depok terpilih untuk mendukung upaya mendapatkan keadilan dan memperbaiki situasi di DPKP.

Polemik ini menarik perhatian publik, terutama berkaitan dengan sikap Pemerintah Kota Depok dalam menangani masalah ketidakadilan di lingkungan kerja. Sejarah Sandi sebagai pegawai yang profesional diharapkan tidak terhapus oleh keputusan yang dianggap tidak tepat dan kontroversial ini.