Alasan Mengejutkan: TikTok Berdamai dengan Takdir Penutupan di AS?

Laporan terbaru dari Washington Post menunjukkan bahwa Presiden Terpilih Donald Trump sedang mempertimbangkan langkah untuk mengeluarkan perintah eksekutif yang mungkin akan menangguhkan larangan penggunaan aplikasi TikTok selama periode 60 hingga 90 hari. Tujuan dari penangguhan ini adalah untuk memberikan waktu bagi perundingan mengenai potensi penjualan TikTok atau penetapan aturan alternatif. Namun, Joe Biden yang menjabat sebagai Presiden AS pada saat itu telah mengambil langkah proaktif dengan menandatangani Undang-Undang Perlindungan Warga Amerika dari aplikasi yang berada di bawah kontrol musuh asing pada bulan April lalu.

Menurut rencana yang ada, larangan terhadap TikTok di Amerika Serikat dijadwalkan berlaku pada 19 Januari 2025. Meskipun pengguna masih dapat mengakses aplikasi tersebut secara legal selama kurun waktu tertentu, akan tetapi, seiring bertambahnya waktu, kemampuan untuk menggunakan TikTok akan semakin terhambat. Laporan dari The Information dan Reuters mencatat bahwa jika tidak ada penangguhan mendadak, pengguna TikTok akan menerima pemberitahuan yang mengarahkan mereka untuk memahami lebih lanjut tentang larangan yang diterapkan serta diberikan pilihan untuk mengunduh data pribadi mereka.

Di tengah kontroversi ini, Biden menandatangani undang-undang di atas sebagai respons terhadap kekhawatiran bahwa TikTok dapat digunakan untuk mengumpulkan data pribadi pengguna dan mengubah narasi publik akibat kepemilikan perusahaan tersebut oleh China. Pada tanggal 13 Maret 2024, pemerintah China mengeluarkan peringatan bahwa rancangan undang-undang larangan TikTok dapat memiliki konsekuensi negatif bagi Amerika Serikat.

Informasi terbaru yang diperoleh dari Al Jazeera pada 17 Januari 2025 menunjukkan bahwa TikTok tampaknya sudah bersiap untuk menerima kemungkinan penutupan layanannya di Amerika Serikat. Aplikasi berbagi video yang sangat populer ini berencana untuk menghentikan semua operasionalnya jika larangan mulai diterapkan pada akhir pekan mendatang. Sebagai alternatif, TikTok memilih untuk menutup operasi sepenuhnya daripada terus melayani pengguna di AS.

Hingga saat ini, TikTok belum memberikan komentar terkait situasi ini kepada media Al Jazeera. Menurut ketentuan yang ada, perusahaan induk TikTok, ByteDance, diberikan waktu 270 hari untuk mencari pembeli yang dapat mengambil alih platform di Amerika. Andaikan proses penjualan ini tidak tercapai, maka TikTok harus menutup layanan di negeri Paman Sam.

Dalam siklus pemilihan sebelumnya, Donald Trump pernah berjanji akan “menyelamatkan” platform TikTok. Namun, pada masa jabatannya yang lalu, dia justru berusaha keras untuk melarang aplikasi tersebut. Saat ini, Mahkamah Agung AS tengah menimbang aspek konstitusional dari larangan yang diusulkan. Pengadilan yang terdiri atas sembilan hakim ini tampaknya cenderung untuk mendukung penerapan hukum setelah mayoritas hakim menunjukkan keraguan terhadap argumen TikTok, yang menyatakan bahwa larangan ini melanggar hak kebebasan berbicara warga Amerika.

Dengan perkembangan yang terus berlanjut, situasi TikTok di Amerika Serikat tetap menjadi sorotan, dan banyak yang menantikan langkah selanjutnya dari pihak-pihak terkait. Infografis mengenai larangan TikTok yang berlaku di berbagai negara, termasuk Uni Eropa, menambah dimensi perdebatan mengenai isu ini.