Gebrakan Hukum Eropa: Identitas Gender Tak Lagi Jadi Syarat untuk Naik Kereta!

Pada tanggal 10 Januari 2025, Pengadilan Uni Eropa mengambil langkah signifikan dengan memutuskan bahwa perusahaan kereta api di Eropa tidak lagi perlu mengumpulkan informasi tentang identitas gender pelanggan saat melakukan pembelian tiket. Ini merupakan respons atas keluhan dari asosiasi hak LGBT+ Prancis, Mousse, yang menilai bahwa praktik penyebutan gelar, seperti Tuan atau Nyonya, oleh SNCF melanggar prinsip Perlindungan Data Umum (GDPR).

Advokat Jenderal Maciej Szpunar sebelumnya menjelaskan bahwa personalisasi komunikasi tidak seharusnya bergantung pada identitas gender yang diasumsikan. Ia mengungkapkan bahwa perusahaan seharusnya dapat menggunakan istilah yang lebih umum dan inklusif, tanpa mengaitkannya dengan gender individu.

Keputusan ini disambut baik oleh Mousse, menyatakan hal ini memberikan hak kepada warga negara Eropa untuk mengajukan keluhan ke pengadilan nasional. Diharapkan, putusan ini dapat mendorong perubahan dalam praktik pengumpulan data, mendorong perusahaan-perusahaan untuk lebih menghormati privasi dan kesetaraan individu.

SNCF berargumentasi bahwa mengetahui jenis kelamin pelanggan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan layanan, seperti memberikan akses ke gerbong khusus wanita. Namun, argumen ini ditentang oleh Mousse, yang menekankan bahwa pendekatan tersebut tidak sejalan dengan prinsip pengumpulan data yang minimal dalam GDPR.

Keputusan pengadilan ini tidak hanya memberikan dampak langsung bagi konsumen di Eropa, tetapi juga memberi harapan baru bagi komunitas LGBT+ di tengah meningkatnya kebijakan diskriminatif di beberapa negara anggota Uni Eropa. Hal ini dipandang sebagai kemajuan signifikan dalam perlindungan hak privasi dan kesetaraan bagi semua individu, terlepas dari identitas gender mereka.

Kesimpulannya, putusan ini adalah langkah positif dalam mewujudkan kesetaraan dan inklusi bagi semua orang, serta menandai kemajuan dalam melindungi privasi individu di seluruh Uni Eropa.