Gempar! Reaksi Beragam dari DPR hingga Prabowo Soal Penembakan WNI di Malaysia
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4569431/original/029912200_1694250767-gun-1678989_1280.jpg)
Baru-baru ini, insiden tragis terjadi di Malaysia, di mana lima orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan oleh aparat keamanan. Politikus dari Partai Gerindra, Nihayatul Wafiroh, menyerukan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) untuk mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Dia berharap insiden ini dapat dijadikan momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem perlindungan pekerja migran di Indonesia.
Nihayatul menekankan pentingnya agar para PMI merasa aman dan nyaman saat bekerja di luar negeri. Ia mendesak pemerintah Malaysia untuk bersikap transparan dalam penyelesaian kasus penembakan ini, mengingat banyaknya kasus di mana PMI kesulitan mendapatkan perlindungan yang memadai.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal juga mengemukakan pandangannya. Dengan pembentukan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, ia menilai bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam melindungi PMI yang jumlahnya besar. Namun, ia mencatat bahwa insiden penembakan ini menambah daftar tantangan yang harus dihadapi oleh para pekerja migran.
Cucun meminta agar pemerintah Indonesia memperkuat hubungan dengan negara tempat PMI bekerja, termasuk Malaysia, untuk memastikan mekanisme perlindungan yang lebih baik. Ia mendukung langkah KBRI di Kuala Lumpur yang mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong penyelidikan atas insiden penembakan dan meminta pemerintah Malaysia untuk tidak menutupi fakta-fakta yang terjadi.
Dalam pernyataannya, Nihayatul menekankan bahwa pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi PMI. Hal ini termasuk merevisi kebijakan pengiriman tenaga kerja dan memastikan bahwa hak-hak setiap PMI dilindungi, serta pengawasan lebih ketat terhadap agen tenaga kerja.
Beberapa anggota DPR juga mengutuk keras penembakan yang terjadi, menyoroti tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warganya. Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, mengecam perilaku aparat yang hanya menggunakan kekuatan dalam situasi yang seharusnya bisa diatasi dengan cara lain. Ia meminta pemerintah untuk menggunakan jalur diplomatik agar Malaysia terbuka dalam penyelesaian kasus ini.
Tanggal 27 Januari 2025, dua orang dari lima PMI yang menjadi korban dilaporkan mengalami luka serius setelah insiden tersebut. Peristiwa ini mencerminkan betapa pentingnya perlindungan yang lebih baik bagi PMI yang bekerja dalam situasi yang berisiko dan rentan. Nihayatul dan Cucun sepakat bahwa pemerintah harus meningkatkan mekanisme legislasi dan peraturan yang ada demi melindungi hak-hak PMI.
Puan Maharani, Ketua DPR, juga menekankan pentingnya dengan tegas meminta pihak Malaysia untuk bertanggung jawab atas insiden ini. Ia mengingatkan agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Presiden Prabowo Subianto juga angkat bicara mengenai kasus ini, menyerukan agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan memastikan bahwa keluarga korban mendapatkan hak-haknya. Ia juga mengingatkan kepada PMI untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal dan tidak percaya pada janji-janji sindikat yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam bahaya.
Dari insiden ini, jelas terlihat bahwa posisi PMI di luar negeri, terutama di Malaysia, sangat rentan. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk membentuk tim investigasi bersama untuk menguak kebenaran di balik insiden tragis ini.
Beralih dari situasi ini, penting bagi pemerintah untuk memberikan pemahaman dan pelatihan tentang hak-hak dan keselamatan kerja kepada PMI. Diharapkan, keluarga mereka yang ditinggalkan juga merasa tenang, mengetahui bahwa mereka terlindungi oleh negara.
Ke depan, Cucun berharap agar Kementerian P2MI dapat melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah potensi bahaya yang dapat dialami oleh PMI, termasuk perlindungan dari agen yang tidak profesional. Dengan adanya sistem pengawasan yang lebih ketat, diharapkan para pekerja migran dapat bekerja dengan lebih aman dan terjamin.
Terakhir, semua langkah strategis ini diharapkan tidak hanya menjamin keselamatan para pekerja migran tetapi juga menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Dengan semangat kerja sama, insiden serupa diharapkan tidak akan terulang kembali di masa mendatang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk digital dan layanan yang bermanfaat, kunjungi juga: PUSAT PRODUK DIGITAL TERBAIK! 🎉 Temukan koleksi produk digital berkualitas mulai dari tools, e-book, hingga layanan eksklusif lainnya.
✦ Tanya AI