Dari Zakat ke Korupsi: Ketua DPD RI Usulkan Uang Hasil Kejahatan untuk Hidangan Bergizi Gratis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Sultan Najamuddin, mengemukakan gagasan inovatif terkait pendanaan program makan bergizi gratis (MBG). Dalam pernyataannya, Sultan mengusulkan agar uang hasil korupsi dari para pelaku korupsi dapat dialokasikan untuk mendukung program ini. Ia berharap saran ini dapat menarik perhatian berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat, untuk berkontribusi dalam memastikan kesuksesan program MBG.

Sultan menegaskan, tujuan dari usulan ini bukanlah untuk mewajibkan masyarakat membiayai program melalui zakat, namun untuk mencari cara agar dana yang selama ini terpendam akibat tindak pidana korupsi bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ia berpendapat bahwa Presiden Prabowo Subianto dapat berperan sebagai figur yang membantu masyarakat kecil, ibarat Robin Hood, melalui program ini.

Dalam sebuah sesi wawancara pada tanggal 16 Januari 2025, Sultan Najamuddin menyatakan, Program MBG ini sangat penting dan harus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar negara bisa berkembang menjadi bangsa yang unggul. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.

Sultan menanggapi juga beberapa kritik yang muncul terkait usulannya mengenai penggunaan dana zakat. Dalam konteks ini, ia menjelaskan bahwa pihaknya juga berkomunikasi dengan beberapa duta besar untuk meminta dukungan internasional guna menjamin keberlangsungan program ini. Kami berharap negara-negara luar dapat berkontribusi untuk program andalan kita dalam menyediakan makanan bergizi gratis, ujarnya.

Program makanan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden Prabowo telah memasuki fase ketiga, di mana ribuan porsi makanan telah disiapkan dari dapur umum di Palmerah, Jakarta Barat. Sultan menyatakan, Kami perlu memikirkan cara-cara alternatif untuk memperkaya anggaran program ini agar bisa berjalan secara optimal.

Terlepas dari usulan Sultan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), AM Putranto, memberikan tanggapan yang tegas. Ia menolak rencana penggunaan dana zakat untuk program MBG. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan rencana pemerintah yang telah menganggarkan dana sebesar Rp71 triliun untuk program tersebut. Uang zakat sebaiknya tidak digunakan untuk tujuan ini, tegas Putranto kepada wartawan pada tanggal 15 Januari 2025.

Selain menekankan alokasi anggaran yang sudah tersedia, Putranto juga menyebutkan, Presiden telah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, termasuk siswa-siswa, ibu hamil, dan pondok pesantren, dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Kembali kepada Sultan Najamuddin, ia berharap agar semua pihak, termasuk para anggota parlemen, dapat berkontribusi untuk mengoptimalkan program MBG. Kami berharap parlemen dapat menjalankan semua fungsinya untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan baik dan efektif, pungkasnya.

Dengan adanya berbagai pendapat dan usulan yang berkembang mengenai pendanaan program makan bergizi gratis, diharapkan solusi terbaik dapat ditemukan demi kesejahteraan masyarakat. Dukungan dari berbagai elemen, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, menjadi kunci untuk menyukseskan salah satu program unggulan di Indonesia ini.