Subsidi Program BTS Dipangkas: Ancaman Serius bagi Kelangsungan Transportasi Umum di Banyak Kota!

Pemerintah sedang menghadapi tantangan serius dalam upaya mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum sebagai langkah untuk mengurangi polusi udara. Menurut Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, situasi ini kembali ke nol seiring dengan ancaman terhentinya layanan transportasi umum berbasis program Buy The Service (BTS).

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada 16 Januari 2025, Huda menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah untuk mencari solusi pembiayaan. Kehadiran bus BTS telah banyak membantu masyarakat dengan memberikan layanan transportasi umum yang murah, nyaman, dan aman, ujarnya. Ia berharap pihak terkait segera mencari cara agar layanan bus BTS di berbagai kota tetap dapat beroperasi.

Meskipun sebanyak 46 koridor program BTS telah diimplementasikan di sejumlah kota seperti Medan, Palembang, Bandung, dan Yogyakarta, beberapa daerah kini mengakui ketidakmampuan mereka dalam melanjutkan pembiayaan. Huda mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya inovasi dari pemerintah daerah untuk menggandeng pihak swasta dalam mempertahankan operasional bus BTS. Ini sangat disayangkan, katanya.

Bapak Huda menekankan bahwa jika layanan transportasi umum berbasis BTS terhenti, dampaknya akan sangat besar bagi mobilitas penduduk. Masyarakat mungkin akan kembali menggunakan kendaraan pribadi atau memilih ojek online yang harganya lebih tinggi, tambahnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk proaktif dalam mencari alternatif pembiayaan dan merancang skema yang lebih efektif untuk memastikan kelangsungan layanan ini.

Yang lebih merisaukan, pemotongan subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat mempengaruhi kelangsungan layanan ini. Diketahui bahwa tahun lalu, pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar Rp437,8 miliar, tetapi tahun ini dipangkas menjadi Rp177 miliar untuk 12 koridor saja. Hal ini, menurut Huda, memerlukan langkah-langkah inovatif dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tersebut.

Secara keseluruhan, Huda menegaskan bahwa inovasi dalam pengelolaan layanan transportasi umum harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan bus BTS. Layanan BTS harus terintegrasi dengan transportasi umum lainnya sehingga tidak berkompetisi dengan perusahaan atau koperasi angkutan umum lokal. Jakarta dengan JakLingko bisa dijadikan contoh integrasi yang modern, ungkapnya.

Pada akhirnya, jika pemerintah tidak berhasil menemukan solusi dan layanan BTS terpaksa dihentikan, masyarakatlah yang akan mengalami kerugian terbesar. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberlangsungan layanan transportasi umum sangatlah krusial.