Survei Mengejutkan: 76,3% Publik Tolak Usulan Pemberian Kuasa Pemilihan Kepala Daerah kepada DPRD!

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh LSI Denny JA, Adjie Al Farabi mengungkapkan bahwa terdapat 1.898 percakapan di media digital dan sosial mengenai wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan alasan efisiensi biaya. Adjie menyatakan, Perbincangan mengenai isu pemilihan kepala daerah melalui DPRD mencatat sekitar 1.898 interaksi. Pernyataan ini dia sampaikan dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 15 Januari 2025.

Hasil riset menunjukkan bahwa sekitar 76,3 persen responden memberikan respons negatif terhadap usulan tersebut. Menurut Adjie, Yang positif hanya 23,7 persen, yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju dengan ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui analisis pendapat ahli dan menggunakan alat analisis media sosial dari LSI internet. Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal sebagai Ahok, menegaskan penolakannya terhadap wacana ini. Ia berpendapat bahwa ide pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD berpotensi membuka jalan bagi praktik politik yang tidak sehat.

Ahok lebih lanjut menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat memungkinkan adanya pengaturan yang tidak transparan oleh ketua umum partai politik. Kita hanya akan melakukan kesepakatan di antara para ketua umum partai, ungkap Ahok dalam pernyataan di Balai Kota Jakarta pada 13 Desember 2024.

Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD muncul kembali setelah Presiden Prabowo Subianto mengemukakannya dengan dalih efisiensi anggaran. Dalam pidatonya di acara Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-60 di Sentul, Bogor, pada 12 Desember 2024, Prabowo menyatakan bahwa negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India dapat mengelola anggaran secara lebih efisien dengan menjalankan sistem ini.

Bukan kali ini saja gagasan ini muncul; sebelumnya, di era kepresidenan Joko Widodo, beberapa tokoh politik termasuk Bambang Soesatyo, Ketua MPR saat itu, juga pernah mendukung pemikiran serupa. Dalam konteks ini, penting untuk memahami dinamika dan reaksi masyarakat terhadap wacana yang telah mengguncang opini publik ini.