Titiek Soeharto Mengguncang Komisi IV: Panggil Menteri KKP untuk Bahas Kontroversi Pagar Laut!

Ketua Kompartemen Kelembagaan dan Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (Petani), TB Utomo, baru-baru ini mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Isu yang disoroti adalah tindakan TNI Angkatan Laut dalam membongkar pagar laut ilegal di perairan Tangerang. Menurut TB Utomo, pernyataan Menteri KP tersebut mencerminkan sebuah bentuk pelecehan terhadap institusi militer yang seharusnya dihormati sebagai garda terdepan dalam mempertahankan keamanan negara.

Ia menilai, tindakan tersebut menunjukkan adanya lemahnya koordinasi dalam tubuh Kementerian KP serta merugikan reputasi TNI AL. TB Utomo mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 600 orang yang terlibat dalam pembongkaran pagar tersebut, terdiri dari gabungan anggota TNI AL dan masyarakat setempat. “Kami mendesak pemerintah untuk segera mengumumkan siapa pemilik, penggagas, serta pihak yang membiayai pembangunan pagar tersebut,” ujar TB Utomo.

Pembongkaran pagar laut yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama masyarakat sekitar terjadi di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari Sabtu, 18 Januari 2025. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, atau lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto, juga menekankan perlunya transparansi dari pemerintah mengenai pihak yang terkait dalam pembangunan pagar tersebut.

TB Utomo menegaskan bahwa tindakan TNI AL dalam pembongkaran pagar laut di Tangerang adalah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengatasi praktik ilegal di perairan. Ia menambahkan bahwa mereka akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam waktu dekat. “Rencananya sih besok,” tambahnya.

Pembongkaran ini dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto. Namun, pada tanggal 19 Januari 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan sinyal bahwa pencabutan pagar laut sepanjang 30 kilometer di Pantai Tanjung Pasir akan ditunda karena masih dalam proses penyidikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa pencabutan harus menunggu proses hukum terlebih dahulu, agar dapat diketahui siapa yang mendirikan pagar tersebut.

Menteri Trenggono menegaskan bahwa pagar laut dari bambu perlu diperlakukan sebagai barang bukti dalam kasus ilegalitas yang sedang diselidiki. Ia menambahkan bahwa tidak masuk akal jika pagar-bayar tersebut dibangun oleh nelayan secara mandiri. “Mereka tidak mungkin membangun pagar itu tanpa dukungan sarana dan prasarana yang signifikan,” cetusnya.

Selanjutnya, Titiek Soeharto menyatakan bahwa pada hari Rabu, 22 Januari 2025, pihaknya akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan terkait masalah pagar laut yang misterius di Tangerang dan Bekasi. Ia juga mengungkapkan skeptisisme terhadap argumen bahwa pagar tersebut dibangun oleh para nelayan dengan dana yang sangat besar, yang dinilai tidak masuk akal.

“Pernyataan itu sangat mengada-ada. Seharusnya lebih logis membahas situasi ini ketimbang justru saling menyalahkan,” tegas Titiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia menambahkan bahwa pagar laut ilegal tersebut mengancam ekosistem perairan, menghalangi akses bagi nelayan kecil, dan melanggar hak atas laut sebagai ruang publik.

“Alih-alih memberikan dukungan kepada nelayan, Menteri KKP justru melemparkan tuduhan yang tidak berdasar,” ujarnya. Titiek menekankan bahwa permasalahan ini mencerminkan buruknya koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan TNI AL, yang seharusnya memiliki visi bersama dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.

“Menteri KKP seharusnya tidak memperkeruh keadaan, tetapi segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki komunikasi antar institusi,” tutup TB Utomo. Polemik ini tak hanya menunjukkan kerumitan masalah yang ada, tetapi juga menggarisbawahi perlunya kolaborasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah demi kebaikan bersama dan kelestarian laut kita.