Tragedi di Lautan: WNI Ditembak di Perairan Malaysia, KemenP2MI Serukan Keadilan!

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) telah mendesak pemerintah Malaysia untuk segera menyelidiki insiden penembakan yang baru-baru ini terjadi, yang melibatkan lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural di perairan Tanjung Rhu. Dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, menyatakan ketidakpuasannya terhadap tindakan petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) tersebut, terutama jika terbukti bahwa mereka menggunakan kekuatan secara berlebihan.

Christina menegaskan, KemenP2MI mendesak agar tindakan tegas diambil terhadap petugas yang terbukti melakukan pelanggaran. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya respons yang cepat dan tepat dari pemerintah Malaysia terhadap kasus ini, demi keadilan bagi para korban dan keluarganya.

Insiden tragis ini terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia. Dalam peristiwa tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Kejadian ini menyoroti semakin meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak-hak pekerja migran, khususnya dalam situasi-situasi berisiko tinggi seperti ini.

Sebagai respons terhadap insiden tersebut, KemenP2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI serta Atase Kepolisian di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Langkah ini diambil untuk mempercepat akses kekonsuleran dan memastikan bahwa para korban yang sedang dirawat mendapat perhatian medis yang memadai.

Selain memberikan pengobatan, Christina juga menangani isu dukungan terhadap keluarga korban, termasuk bantuan hukum dan proses pemulangan jenazah. Kami berkomitmen untuk memberikan segala bentuk dukungan yang dibutuhkan oleh keluarga para korban, tambahnya. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pihak KemenP2MI dalam menangani situasi yang sulit ini.

Christina lebih lanjut menyatakan perlunya diskusi dengan pemerintah Malaysia terkait langkah-langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi pekerja migran yang menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk membahas mekanisme penanganan PMI nonprosedural secara manusiawi, sesuai dengan standar hak asasi manusia (HAM), katanya.

Keprihatinan ini mencerminkan kondisi pekerja migran Indonesia yang seringkali menjadi sasaran diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia di luar negeri. Dengan adanya peristiwa ini, diharapkan akan ada peningkatan kesadaran dan perhatian dari pemerintah dan masyarakat untuk melindungi hak-hak mereka.

KemenP2MI sedang melakukan pelacakan untuk mengetahui asal daerah para korban, dengan harapan agar pendampingan yang lebih intensif dapat dilakukan. Kami ingin memastikan bahwa setiap korban mendapatkan akses yang layak akan perlindungan dan dukungan psikologis, ujar Christina. Hal ini juga mencerminkan pentingnya perhatian yang terus-menerus terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran.

Diharapkan, melalui upaya yang terkoordinasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, insiden memilukan ini akan mendapat perhatian serius dan tidak terulang di masa mendatang. Christina menekankan bahwa kolaborasi antara kedua negara sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan manusiawi bagi pekerja migran.

Dengan banyaknya pekerja migran yang mencari nafkah di luar negeri, kasus seperti ini menjadi pengingat bagi kita semua akan perlunya sistem perlindungan yang lebih baik dan mekanisme penanganan yang lebih efektif untuk memastikan keselamatan mereka. KemenP2MI berharap agar insiden ini dapat menjadi titik balik untuk perbaikan di masa depan.