Trotoar Jakarta Terancam: Pemprov Siap Ambil Tindakan Tegas Terhadap Parkir Nakal!

Masalah penggunaan trotoar yang tidak sesuai fungsi aslinya semakin meresahkan di Jakarta. Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki kini disalahgunakan sebagai lahan parkir ilegal, yang jelas mengganggu ketertiban umum. Situasi ini membuat banyak pihak merasa dirugikan, terutama mereka yang berhak menggunakan trotoar sebagai tempat berlalu-lalang.

Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta, Satriadi Gunawan, trotoar merupakan hak dasar masyarakat, dan penggunaannya harus dikembalikan sesuai dengan peruntukannya. Ia mengungkapkan bahwa Kecamatan setempat berencana merilis surat edaran yang bertujuan untuk mengingatkan para pelaku usaha agar tidak menggunakan trotoar sebagai tempat parkir. Hal ini diungkapkan dalam sebuah konferensi pers pada tanggal 20 Januari 2025.

Penertiban trotoar di Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan, muncul setelah sebuah video menjadi viral, yang menunjukkan keadaan trotoar di lokasi tersebut dipenuhi kendaraan yang diparkir secara sembarangan. Tak hanya itu, trotoar yang sebelumnya telah diperlebar justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penegakan hukum yang tidak tegas membuat kondisi ini semakin memburuk.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, sangat menyoroti permasalahan ini. Ia menyatakan bahwa fasilitas publik yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat umum justru digunakan oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadi. Ini tentu menjadi sebuah ironi, mengingat anggaran pembangunan trotoar tersebut berasal dari uang negara.

Ultimate tujuan dari penertiban ini adalah untuk memastikan bahwa trotoar yang ada dapat diakses oleh pejalan kaki tanpa ada gangguan. Satriadi memastikan bahwa sejak penertiban dilakukan, trotoar di Jalan Wolter Monginsidi sudah bersih dari kendaraan yang diparkir sembarangan. Penegasan ini sangat penting agar masyarakat tidak merasa terpinggirkan dari ruang publik yang seharusnya dapat mereka nikmati.

Kondisi trotoar yang telah diperlebar kini banyak dipenuhi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kendaraan parkir liar, yang jelas mengganggu kenyamanan para pejalan kaki. Pengamat menilai, jika tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka situasi ini akan terus berulang dan memperparah kondisi lalu lintas serta kepadatan di area tersebut.

Diharapkan dengan adanya surat edaran yang akan diberikan kepada pemilik usaha seperti restoran dan kafe, mereka dapat menyediakan lahan parkir yang memadai agar pengunjung tidak lagi memanfaatkan trotoar untuk memarkir kendaraan mereka. Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, menekankan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, demi kepentingan publik.

Wibi juga mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum yang ada saat ini. Ia menginginkan transparansi dalam pengelolaan ruang publik, agar permasalahan yang sama tidak terulang. Trotoar merupakan simbol dari sebuah kota yang ramah bagi semua warganya, ungkap Wibi. Ia mendesak pemerintah untuk kembali mengaktifkan fungsi trotoar secara maksimal dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi.

Koalisi Pejalan Kaki (Kopeka) turut bersuara mengenai masalah ini dengan menggelar aksi protes yang menyoroti kondisi trotoar yang sekarang bukan hanya sekadar jalur pejalan kaki, tetapi juga sering disalahgunakan. Mereka menegaskan pentingnya menjaga kelayakan fasilitas publik agar dapat digunakan oleh semua orang, bukan hanya kelompok tertentu.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini, pihak berwenang harus segera merampungkan pemetaan wilayah yang sering kali dijadikan lokasi parkir liar dan menindaklanjuti dengan kebijakan yang jelas. Ini bukan hanya sekadar menertibkan, tetapi juga memastikan keadilan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat di Jakarta.

Sebagai langkah akhir, pemerintah diharapkan dapat menyusun evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang serta memastikan bahwa trotoar kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pejalan kaki akan memiliki ruang yang aman dan nyaman untuk bergerak, dan hak publik dapat terjaga dengan baik.