Wamendagri dan Pj Gubernur Jakarta: Strategi Baru untuk Transisi Transportasi Aglomerasi!

Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat melanjutkan upaya pembangunan infrastruktur transportasi yang esensial untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Bima, diskusinya dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta banyak berkisar pada peningkatan layanan transportasi di kawasan aglomerasi. Dalam konteks ini, transportasi memiliki peran penting sebagai faktor penentu kemajuan suatu wilayah, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, jelasnya di Jakarta pada minggu, 20 Oktober 2024.

Harapan tersebut disampaikan oleh Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat. Dia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang baik akan memperlancar arus perpindahan orang, distribusi barang, serta pertumbuhan sektor jasa. Kami banyak berdiskusi mengenai hal ini, khususnya terkait layanan transportasi, agar Jakarta dapat suportif dalam menguatkan konsep integrasi transportasi di wilayah Jabodetabek, ungkap Bima.

Data dari Kementerian PUPR pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2024, telah dibangun infrastruktur seperti ruas jalan tol sepanjang 2.432 kilometer, rata-rata 270 kilometer per tahun, serta jalan nasional sepanjang 5.999 kilometer, yang ditambah dengan jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass) sepanjang 27.673 meter.

Menuju tahun Indonesia Emas 2045, Bima mengajak agar transportasi dianggap sebagai kebutuhan dasar, sama pentingnya dengan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dia juga mengingatkan perlunya pemerintah untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan melakukan perbaikan pada layanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang sudah tidak memadai di sebagian lokasi. Modernisasi layanan UPPKB perlu dilakukan segera, menggunakan teknologi weigh in motion (WIM), dan meningkatkan fasilitas kenyamanan bagi UPPKB yang berada jauh dari pusat kota,” ujarnya.

Saat bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, Bima menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan yang diterapkan di pusat dengan yang berlaku di daerah, khususnya Jakarta dan sekitarnya. Diharapkan Jakarta dapat memberikan dukungan bagi wilayah penyangga di sekitarnya. Bima memandang bahwa pemerintahan Jakarta perlu mengkaji kemungkinan untuk memberikan subsidi kepada daerah-daerah sekelilingnya.

Meski demikian, ia juga mencatat bahwa saat ini belum ada kesejahteraan yang memadai bagi pengemudi angkutan barang. Dengan adanya modernisasi UPPKB, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas bagi pengemudi, terutama yang berada jauh dari pusat kota. Bima mengungkapkan kekhawatiran tentang kendaraan over dimension dan over load (ODOL) yang masih menjadi persoalan. Sejak tahun 2017, upaya penyelesaian masalah ini telah dilakukan, namun ada sejumlah kendala karena kurangnya kesepakatan antara kementerian terkait.

Kecelakaan akibat angkutan barang masih sering terjadi, dan Bima menegaskan bahwa presiden terpilih harus turun tangan untuk menerbitkan instruksi presiden guna menyelesaikan isu angkutan barang tersebut. Jakarta memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar, serta perlu dipikirkan bagaimana menyelesaikan permasalahan angkutan logistik yang masih berantakan, ujarnya.

Pada saat yang sama, jalan rel dan perairan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengangkut logistik, sehingga penting untuk menciptakan kesetaraan ongkos angkutan antara jalan raya dan jalur kereta api agar beban di jalan raya tidak berlebihan. Dikatakan bahwa pengenaan PPN untuk layanan angkutan jalan rel, ditambah dengan menggunakan BBM non subsidi dan adanya tariff akses, membuat tarif moda kereta api menjadi lebih mahal.

Selama ini, keberadaan angkutan umum tengah mengalami krisis kepercayaan dari publik. Oleh karena itu, perhatian serius dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa layanan angkutan umum di masa depan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat.