Pertemuan Bersama Sang Pemberantas Korupsi: Novel Baswedan dan Tim Temui Ketua KPK Setyo Budiyanto!

Dalam upaya menuju pemberantasan korupsi yang lebih efektif, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai institusi. Hal ini disampaikan saat kunjungannya ke Markas Besar Polri pada Rabu, 8 Januari 2025. Setyo menyatakan bahwa kerjasama antara KPK dan Polri harus memperkuat komitmen untuk mencegah dan menindak kasus korupsi di Indonesia, yang sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia.

Kapolri menyatakan bahwa sinergi yang terjalin bukan hanya sekadar kolaborasi antara dua lembaga, tetapi merupakan upaya untuk memenuhi harapan masyarakat akan sistem pemberantasan korupsi yang lebih transparan dan efektif. Kegiatan ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang masih menjadi tantangan besar, serta menciptakan sistem yang lebih efisien dalam penanganan korupsi.

Selain membahas penindakan, pertemuan ini juga menekankan pentingnya pendidikan dan pencegahan sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pendekatan harus melibatkan banyak aspek, termasuk pertemuan berkala untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga ke depan.

Di sisi lain, mantan pegawai KPK, Novel Baswedan, juga menyampaikan pendapatnya setelah mengunjungi Gedung KPK pada Kamis, 9 Januari 2025. Menurutnya, sinergi yang lebih erat antara Polri dan KPK diharapkan dapat mempercepat proses pemberantasan korupsi di seluruh sektor. Kapolri juga menilai bahwa perbaikan nota kesepahaman (MoU) antara keduanya diperlukan untuk menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga.

Sebagai tambahan, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa perbaikan persepsi terkait korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK, melainkan juga menjadi tugas bersama dengan Polri dan pihak-pihak lain. “Indeks Persepsi Korupsi adalah gambaran dari persepsi baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Dalam rangka meningkatkan IPK, kedua lembaga sepakat untuk terus melakukan berbagai upaya kolaborasi, baik formal maupun informal, yang diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia.